Tujuan Energi Bersih Ambisius China Dibayangi oleh Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pabrik pengolahan nikel China telah menghadapi tuduhan kelalaian yang serius, yang menyebabkan pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia yang signifikan. Negara ini bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam energi bersih tetapi berjuang dengan statusnya sebagai penghasil karbon terbesar secara global. Investasi di sektor pertambangan di negara-negara kaya sumber daya seperti Indonesia telah mengakibatkan banyak kasus eksploitasi tenaga kerja dan kerusakan lingkungan.
Penyalahgunaan yang Meluas Terkait dengan Investasi Pertambangan China Dari tahun 2021 hingga 2022, China terlibat dalam lebih dari 100 dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan investasinya di luar negeri, khususnya yang terkonsentrasi di Indonesia. Masalah termasuk jam kerja yang berlebihan, tindakan keselamatan yang tidak memadai bagi pekerja, dan polusi parah yang mempengaruhi ekosistem lokal. Kerangka peraturan yang lemah memungkinkan praktik-praktik ini bertahan tanpa akuntabilitas.
Eksploitasi Terus-menerus Di Tengah Inisiatif Investasi Global Sejarah pelanggaran hak asasi manusia terkait investasi China dimulai setidaknya satu dekade setelah peluncuran Inisiatif Belt and Road. Di wilayah seperti Republik Demokratik Kongo, laporan menunjukkan eksploitasi pekerja bersamaan dengan relokasi paksa karena operasi penambangan. Terlepas dari tekanan internasional mengenai masalah ini, hanya sedikit tindakan yang diambil oleh otoritas China atau negara tuan rumah seperti Indonesia di mana produksi nikel sangat penting untuk ambisi kendaraan listrik di masa depan.