Ribuan nelayan di Bangka Belitung, bersatu di bawah Koalisi Sipil untuk Keadilan Pesisir, berkumpul di kantor gubernur untuk menuntut diakhirinya penambangan timah di daerah penangkapan ikan mereka karena konflik dengan PT Timah terus berlanjut. Mereka mengutuk kegagalan pemerintah melindungi mata pencaharian nelayan dan menekan Gubernur Hidayat Arsani untuk menandatangani rekomendasi penghentian operasi, yang ditandatanganinya sambil menegaskan laut sebagai sumber pendapatan mereka. Dia mempertanyakan mengapa tuntutan tidak ditujukan kepada PT Timah sebagai pemegang konsesi dan menekankan kewenangannya yang terbatas dan perlu bertindak sesuai undang-undang. WALHI mengimbau provinsi untuk mengubah sikap ini menjadi kebijakan melalui cetak biru pembangunan pesisir dan laut, sedangkan gubernur menyerahkan kewenangan substantif kepada kementerian energi dan sumber daya mineral nasional.